Efisiensi Anggaran Jawa Barat, Dedi Mulyadi Pangkas Belanja Nonprioritas

Wartaloka, BERITA JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama di tengah tekanan berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026. Menghadapi defisit anggaran yang signifikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih jalur efisiensi anggaran Jawa Barat secara menyeluruh, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang paling menyita perhatian publik adalah pemangkasan anggaran jamuan tamu di Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar kini hanya menyediakan air putih bagi tamu yang datang.

“Jangan aneh kalau Anda bertamu atau pejabat manapun datang ke Gedung Sate, kami hanya menyediakan air putih saja,” ujar Dedi, Rabu (7/1/2026).

Jamuan Tamu Dipangkas, Anggaran Seremonial Dibatasi

Menurut Dedi, anggaran makan dan minum tamu yang sebelumnya mencapai Rp3,5 miliar per tahun kini dipangkas drastis menjadi hanya Rp500 juta. Dana tersebut pun hanya dialokasikan untuk dua agenda penting, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

Ia menegaskan, kegiatan seremonial tersebut tetap dipertahankan karena memiliki nilai kebangsaan dan identitas daerah. “Ini adalah spirit kebangsaan dan spirit Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Langkah efisiensi ini diambil seiring kondisi fiskal Jawa Barat yang kehilangan hampir Rp3 triliun pada APBD 2026. Defisit tersebut berasal dari pengurangan Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun serta beban pembangunan tahun 2025 senilai Rp600 miliar yang harus dibayar pada awal 2026.

Beban Berat APBD dan Efisiensi Personal Gubernur

Selain itu, APBD Jawa Barat juga dibebani utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar, biaya operasional Masjid Al Jabbar Rp50 miliar, serta operasional Bandara Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun.

Di tengah kondisi tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dilakukan pada level organisasi, tetapi juga secara personal. Ia menghapus anggaran baju dinas, kendaraan dinas, hingga meniadakan seluruh dana perjalanan dinas pemerintah yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar. Bahkan, penggunaan listrik di sejumlah gedung Pemprov Jabar kini dimatikan untuk menekan pengeluaran.

Anggaran Infrastruktur Justru Dinaikkan

Menariknya, efisiensi anggaran Jawa Barat tidak berarti pemangkasan pembangunan. Dedi justru menaikkan alokasi anggaran yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama infrastruktur jalan.

“Alokasi jalan yang dulu Rp3,5 triliun, sekarang menyentuh Rp4,5 triliun. Bukannya turun, tapi naik,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi warga Jawa Barat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Menurutnya, pajak tersebut menjadi sumber pendapatan terbesar yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Dengan pengelolaan anggaran yang ketat dan terarah, Pemprov Jawa Barat menargetkan perbaikan kualitas jalan, penerangan yang lebih baik, serta sistem drainase dan CCTV yang lebih tertata di berbagai wilayah. Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa efisiensi anggaran Jawa Barat diarahkan untuk memangkas kemewahan birokrasi, bukan hak masyarakat.