Banjar dan Ciamis Berani, Tasikmalaya Kapan?

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak disertai seremoni besar atau narasi pencitraan. Namun justru karena itulah kebijakan tersebut terasa kuat. Di tengah tekanan fiskal yang makin nyata, dua daerah ini mengambil langkah yang jarang dilakukan: memangkas langsung tunjangan DPRD. Kebijakan ini pun memantik sorotan publik, termasuk terhadap tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya yang hingga kini belum tersentuh kebijakan serupa.

Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis fiskal tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah kelompok aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan TPP, kini wakil rakyat ikut diminta berbagi beban.

Langkah ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini kerap dihindari: sejauh mana DPRD siap ikut menanggung konsekuensi krisis keuangan daerah.

Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 mencatat belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka ini menunjukkan bahwa tunjangan DPRD bukan pos kecil, sehingga wajar jika publik menaruh perhatian besar saat efisiensi anggaran digaungkan.

Ciamis Melangkah Lebih Jauh

Sementara itu, Kabupaten Ciamis mengambil langkah yang lebih tegas. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar hukum untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta dari sebelumnya. Untuk pimpinan DPRD, pemangkasan bahkan mencapai Rp8,4 juta per bulan.

Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh langsung elite politik daerah.
Keteladanan Fiskal, Bukan Sekadar Simbol
Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, menilai langkah Banjar dan Ciamis patut diapresiasi karena menyentuh inti persoalan.

Menurutnya, selama ini banyak daerah mengusung narasi efisiensi, tetapi keberaniannya berhenti pada pos-pos yang relatif aman secara politik, seperti perjalanan dinas atau penyesuaian pokok pikiran dewan.

“Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi. Itu soal kemauan berbagi beban,” ujar Asep, Kamis malam (22/1/2026).

Ia menegaskan, di tingkat nasional pun daerah yang berani memangkas tunjangan DPRD masih sangat sedikit. Karena itu, Banjar dan Ciamis layak dibaca sebagai pengecualian sekaligus inspirasi. Dari sini, publik dapat menilai siapa yang benar-benar memiliki sense of crisis.

Sorotan Mengarah ke Tasikmalaya

Dalam konteks inilah perhatian publik mulai mengarah ke Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, muncul pertanyaan wajar: apakah Tasikmalaya akan mengikuti jejak Banjar dan Ciamis, atau tetap bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya?

Asep menilai isu ini bukan soal meniru mentah-mentah kebijakan daerah lain. Setiap daerah memiliki struktur fiskal berbeda. Namun secara moral, keberanian Banjar dan Ciamis menghadirkan cermin bagi daerah lain. Ketika ASN dan sektor pelayanan publik diminta beradaptasi, publik berharap wakil rakyat tidak sekadar menjadi pengamat krisis.

“Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” tegas Asep.

Langkah Banjar dan Ciamis bukan soal siapa paling berkorban, melainkan siapa yang lebih dulu memberi contoh. Dan kini, sorotan itu mengarah ke Tasikmalaya. (KH)