Defisit Anggaran APBD Jabar Awal 2026, Tunggakan Proyek Capai ratusan Miliar

Wartaloka, BERITA JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan tekanan fiskal yang cukup berat. Kewajiban melunasi tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 senilai Rp621 miliar menjadi beban awal yang langsung menggerus ruang fiskal daerah dan tantangan serius dalam pengelolaan APBD 2026.

Kondisi ini diakui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pernyataannya melalui video di media sosial pada hari Kamis (8/1/2026), Dedi menyampaikan bahwa pembayaran proyek tunda bayar tersebut tidak dapat dihindari. Selain itu, kemampuan fiskal daerah semakin tertekan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di Januari 2026. Akibatnya, hampir Rp3 triliun dana 2026 mengalami hilang,” kata Dedi.Akumulasi Beban Picu Defisit Anggaran

Menurut Dedi, potensi menyempitnya ruang fiskal hampir Rp3 triliun merupakan akumulasi dari dua faktor utama. Pertama, kewajiban pembayaran proyek tunda bayar sebesar Rp621 miliar. Kedua, pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bekerja ekstra dalam menjaga keseimbangan anggaran. Risiko defisit anggaran menjadi perhatian utama, terutama pada awal tahun ketika berbagai kewajiban keuangan harus segera dipenuhi.

Selain itu, arus kas daerah masih dibebani kewajiban rutin dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih harus membayar cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar per tahun. Di sisi lain, tunggakan iuran BPJS Kesehatan juga masih tersisa sekitar Rp300 miliar.

Beban Operasional Aset Strategis Daerah

Tekanan terhadap APBD Jawa Barat juga datang dari kebutuhan pembiayaan operasional sejumlah aset strategis. Pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp50 miliar per tahun untuk operasional Masjid Al Jabbar. Selain itu, subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan aset strategis tersebut karena memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas

Di tengah ancaman defisit anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan anggaran pembangunan infrastruktur tidak mengalami pengurangan. Bahkan, alokasi anggaran infrastruktur justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Beban ini memang berat, tetapi anggaran pembangunan justru meningkat. Alokasi jalan yang sebelumnya Rp3,5 triliun kini naik menjadi Rp4,5 triliun. Belanja prioritas lainnya juga meningkat,” ujar Dedi.

Untuk menutup celah anggaran akibat pembayaran proyek 2025, Dedi mengambil langkah pengetatan belanja. Sejumlah pos nonprioritas dipangkas, mulai dari fasilitas pejabat, efisiensi penggunaan listrik di gedung pemerintahan, hingga pembatasan kegiatan seremonial.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Anggaran jamuan tamu juga dipangkas drastis dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta, sementara anggaran perjalanan dinas gubernur dihapuskan sepenuhnya.

Langkah efisiensi tersebut ditempuh agar belanja daerah tetap fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas APBD Jawa Barat di tengah tekanan fiskal awal 2026. (KH)