Demo di Tasikmalaya, Kinerja Pemerintah Kota Jadi Sorotan Publik

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Aksi demo di Tasikmalaya kembali terjadi di depan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (9/2/2026). Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi organisasi kemasyarakatan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat.

Massa aksi membawa spanduk berisi tuntutan serta menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam aksinya, massa juga melakukan pembakaran ban di ruas jalan depan Bale Kota, sebagai simbol kekecewaan atas kinerja pemerintah daerah yang dianggap masih jauh dari harapan publik.

Aksi demo di Tasikmalaya ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif. Meski sempat terjadi ketegangan berupa aksi saling dorong antara massa dan petugas, kondisi dapat dikendalikan setelah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung untuk berdialog dengan peserta aksi.

Evaluasi Setahun Kepemimpinan Jadi Tuntutan Utama

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Tasikmalaya, Muamar Khadapi, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi atas hampir satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya. Ia menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah kota masih bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum merasakan dampak nyata dari kebijakan yang dijanjikan, terutama dalam sektor pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan. Ia juga meminta agar kepala daerah tidak alergi terhadap kritik serta membuka ruang dialog yang lebih substansial dengan masyarakat.

“Demo di Tasikmalaya ini adalah bentuk kepedulian kami. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai alarm agar pemerintah lebih peka terhadap kondisi riil warga,” ujarnya.

Kritik Layanan Publik hingga Persoalan Sosial

Selain menyoroti kepemimpinan, massa aksi juga mengangkat berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota. Beberapa di antaranya adalah persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang disebut banyak dinonaktifkan, maraknya bangunan tanpa izin, bangunan di sempadan sungai, hingga persoalan parkir liar yang dinilai tidak tertangani secara serius.

Ketua Arkilyz, Rifki Firdaus, menilai data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menyebut masih banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi serta menghadapi hambatan dalam mengakses layanan administrasi publik.

Menurut Rifki, dialog yang dilakukan antara perwakilan OPD dan massa aksi belum menghasilkan solusi konkret. Oleh karena itu, pihaknya mengancam akan kembali menggelar demo di Tasikmalaya dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada evaluasi dan perbaikan nyata dalam waktu dekat.

Fenomena Demo sebagai Alarm Demokrasi Lokal

Fenomena demo di Tasikmalaya bukanlah hal baru. Dalam beberapa waktu terakhir, aksi serupa kerap terjadi sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai alarm demokrasi lokal yang menunjukkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Tasikmalaya terkait tuntutan massa aksi. Namun, perwakilan OPD yang hadir menyatakan akan menampung seluruh aspirasi untuk disampaikan kepada pimpinan daerah.

Massa aksi menegaskan tetap menghormati kondisi wali kota yang dikabarkan tengah menjalani perawatan kesehatan. Meski demikian, mereka memastikan suara evaluasi kinerja akan terus disuarakan demi mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. (KH)