APBN 2027: 1.000 Bioskop Desa vs Sekolah Rusak?

Wartaloka, BERITA NASIONAL – Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menggunakan alokasi APBN 2027 menuai polemik di ruang publik. Di satu sisi, gagasan tersebut disebut sebagai upaya mendorong industri kreatif daerah. Namun di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan prioritas anggaran negara di tengah berbagai persoalan mendasar seperti pendidikan, kesejahteraan guru, hingga daya beli masyarakat.

Gagasan tersebut mencuat setelah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian anggaran negara untuk menghadirkan bioskop desa sebagai bagian dari penguatan ekosistem perfilman nasional, khususnya bagi rumah produksi kecil di daerah.

Menurut usulan tersebut, kehadiran bioskop desa diharapkan membuka akses tayang yang lebih luas bagi karya-karya lokal sekaligus mendekatkan hiburan dan budaya ke masyarakat pedesaan.

Namun, usulan tersebut justru memantik gelombang kritik luas di media sosial.

Banyak netizen menilai, di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga masih banyaknya persoalan pendidikan, gagasan tersebut dianggap tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Bioskop Desa vs Sekolah Rusak

Perdebatan publik bukan semata soal ide bioskop desa, tetapi menyangkut skala prioritas penggunaan uang negara.

Sejumlah warganet menilai anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memperbaiki sekolah rusak, meningkatkan kualitas pendidikan, menambah kesejahteraan guru honorer, hingga memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.

Narasi yang berkembang di media sosial mempertanyakan apakah pembangunan fasilitas hiburan layak menjadi prioritas ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani.

Isu ini makin ramai karena dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa yang sebagian masih menghadapi tekanan daya beli.

Bagi sebagian publik, bioskop dinilai bukan kebutuhan primer dibanding pendidikan, kesehatan, atau penguatan ekonomi keluarga.

DPR Sebut untuk Industri Kreatif Daerah

Meski menuai kritik, usulan tersebut sejatinya memiliki argumentasi penguatan ekonomi kreatif.

Rahmawati disebut mendorong agar pemerintah memberi ruang lebih besar bagi rumah produksi kecil di daerah yang selama ini kesulitan menembus jaringan bioskop besar.

Dengan adanya bioskop desa, film produksi lokal dinilai berpotensi mendapat ruang distribusi yang lebih merata.

Konsep ini juga disebut sebagai bagian dari pemerataan akses budaya dan hiburan di luar kota besar.

Namun kritik publik menilai pendekatan tersebut tetap harus diuji dari sisi efektivitas, kebutuhan masyarakat, hingga beban fiskal negara.

APBN Harus Menjawab Kebutuhan Prioritas?

Polemik ini pada akhirnya berkembang menjadi perdebatan yang lebih besar: apa yang seharusnya menjadi prioritas APBN?

Bagi kelompok pendukung, negara perlu mulai serius membangun industri kreatif sebagai sektor ekonomi masa depan.

Namun bagi kelompok yang menolak, anggaran publik dinilai harus lebih dahulu menjawab kebutuhan dasar yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Hingga kini, usulan tersebut masih menjadi perbincangan hangat dan belum masuk tahap kebijakan final.

Namun satu hal yang pasti, ide 1.000 bioskop desa sukses memantik diskusi nasional soal arah prioritas pembangunan Indonesia. (kh)