Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

Biaya Politik dan Lingkaran Patronase

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa akar masalah korupsi daerah tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada struktur politik.

Biaya politik yang mahal dalam pemilihan kepala daerah membuat kandidat harus mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha dan kelompok kepentingan.

Ketika terpilih, muncul tekanan untuk:

• membalas dukungan politik
• memberikan proyek kepada relasi tertentu
• menjaga kepentingan kelompok pendukung

Kondisi ini menciptakan lingkaran patronase yang sulit diputus.

Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan pada jaringan kekuasaan yang menopang pejabat tersebut.

Krisis Integritas di Hulu Kekuasaan

Pieter Zulkifli juga menilai bahwa persoalan hukum di Indonesia bukan lagi sekadar masalah aturan atau kelembagaan.

Masalah yang lebih mendasar adalah krisis karakter dalam kekuasaan.

Ia mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, yang pernah menyampaikan kalimat sederhana namun menohok:

“Percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan.”

Menurut Pieter, Indonesia tidak kekurangan orang cerdas di ruang-ruang kekuasaan.

Yang justru langka adalah orang yang memiliki keberanian moral untuk berhenti sebelum melanggar batas.

Dalam banyak kasus, hukum terlihat bekerja di hilir—melalui OTT, penangkapan, dan vonis pengadilan.

Namun di sisi lain, kasus serupa terus muncul dari lembaga yang sama.

“Kita rajin memadamkan api, tetapi membiarkan gudang bensin tetap terbuka,” ujarnya.

Alarm bagi Reformasi Sistem Politik

Rentetan OTT terhadap kepala daerah seharusnya menjadi alarm serius bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Para pakar antikorupsi selama ini mendorong sejumlah langkah penting, antara lain:

• transparansi penuh dalam pengadaan proyek daerah
• penguatan pengawasan internal pemerintah daerah
• reformasi pembiayaan politik dalam pilkada
• peningkatan integritas pejabat publik

Tanpa pembenahan struktural, kasus serupa berpotensi terus berulang.

Bahkan ketika masyarakat sedang berada dalam momentum religius seperti Ramadhan sekalipun.

Refleksi Moral di Tengah Krisis Kepercayaan

Ramadhan seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak, termasuk para pemegang kekuasaan.

Ketika praktik korupsi masih terus terungkap dalam bulan yang identik dengan penguatan moral, pesan yang muncul menjadi sangat jelas:

pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan keberanian moral dan integritas.

Pada akhirnya, jabatan publik bukan sekadar kekuasaan.

Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan—tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada nilai-nilai yang diyakini.

Dan ketika integritas mulai langka di ruang kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan kepercayaan publik terhadap demokrasi. (KH)