Menjaga Likuiditas, Pemkot Tasikmalaya Tempuh Skema THR Bertahap

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya memunculkan beragam respons. Namun jika dilihat dari sudut pandang fiskal, langkah tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah keterbatasan likuiditas.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan pengeluaran anggaran. Menurutnya, strategi pengelolaan fiskal menjadi kunci agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang diambil tidak semata berbasis ketersediaan dana secara nominal, melainkan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Likuiditas, Bukan Sekadar Anggaran

Penjelasan lebih rinci disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk THR ASN mencapai sekitar Rp40 miliar, sementara kas daerah yang tersedia saat ini berada di kisaran Rp24 miliar.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan likuiditas, di mana kebutuhan pembayaran tidak sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan kas pada waktu yang sama.

Dalam praktik pengelolaan keuangan publik, situasi semacam ini bukan hal yang luar biasa. Perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dan kas yang tersedia sering terjadi, terutama ketika pendapatan daerah belum sepenuhnya terealisasi atau transfer dari pemerintah pusat belum masuk secara optimal.

Menimbang Risiko Fiskal

Dalam konteks tersebut, keputusan untuk membayarkan THR secara bertahap dapat dilihat sebagai langkah mitigasi risiko. Pemerintah daerah tampak berupaya menghindari tekanan likuiditas yang berlebihan dalam jangka pendek, yang berpotensi mengganggu belanja prioritas lainnya.

Pilihan untuk tidak menempuh skema pembiayaan instan, seperti pinjaman, juga mencerminkan kehati-hatian. Tambahan beban bunga dan kewajiban di masa depan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan APBD.

Dengan kata lain, kebijakan ini menempatkan stabilitas fiskal sebagai prioritas, tanpa mengabaikan kewajiban pembayaran kepada ASN.

Jalan Tengah dalam Pengelolaan Keuangan

Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, meskipun berisiko menuai kritik dalam jangka pendek.

“Ini bukan keputusan populer, tapi justru di situlah letak keberaniannya. Pemerintah bisa saja mengambil jalan cepat dengan pinjaman, tapi mereka memilih menahan diri demi menjaga keuangan daerah tetap sehat,” ujar Ahmad Mukhlis.

Dalam posisi tersebut, skema pembayaran bertahap menjadi jalan tengah antara dua kepentingan: memenuhi hak pegawai dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pemerintah tetap memastikan bahwa seluruh kewajiban akan dipenuhi, meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan dinamika arus kas yang tersedia.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana setiap keputusan tidak hanya dilihat dari kebutuhan saat ini, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas ke depan.

Catatan Akhir

Kebijakan THR ASN bertahap di Kota Tasikmalaya pada akhirnya memperlihatkan satu hal mendasar dalam tata kelola keuangan publik: keseimbangan antara kewajiban dan kapasitas fiskal.

Di tengah ekspektasi yang tinggi, pemerintah daerah dihadapkan pada realitas pengelolaan kas yang tidak selalu ideal. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil sering kali bukan tentang pilihan yang paling populer, melainkan yang paling memungkinkan untuk menjaga keberlanjutan. (KH)