Honor Macet, Masyarakat Pertanyakan Prioritas Anggaran Pemkot Tasikmalaya

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Keterlambatan pencairan Honor Pendamping Ohan Hafidz dan pendamping kelurahan mulai memunculkan tanda tanya besar di Kota Tasikmalaya. Di saat pemerintah terus berbicara tentang pelayanan publik dan pembangunan berbasis masyarakat, para tenaga pendamping yang berada di garis depan justru mengaku belum menerima honor selama berbulan-bulan.

Sejumlah pendamping Program Ohan Hafidz menyebut honor mereka tertahan hingga tiga bulan. Sementara pendamping Dana Kelurahan mengaku belum menerima pembayaran selama dua bulan terakhir.

Ironisnya, keterlambatan tersebut terjadi ketika seluruh tugas lapangan tetap berjalan normal. Mulai dari pendataan warga, pendampingan kegiatan, penyusunan laporan, hingga pelaksanaan program di masyarakat tetap dilakukan tanpa jeda.

Situasi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kondisi pengelolaan anggaran daerah serta prioritas belanja pemerintah.

Honor Pendamping Ohan Hafidz Belum Cair, Program Tetap Dituntut Jalan

Program Ohan Hafidz selama ini kerap disebut sebagai salah satu program unggulan daerah dalam pembinaan generasi muda dan penguatan pendidikan keagamaan.

Namun di balik program yang sering mendapat sorotan positif tersebut, para pendamping justru menghadapi persoalan yang cukup mendasar, yakni hak mereka yang belum dibayarkan.

Beberapa pendamping mengaku tetap bekerja karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap peserta program. Namun mereka berharap pemerintah tidak menganggap loyalitas sebagai alasan untuk menunda hak pekerja.

“Kami tetap menjalankan tugas. Tapi kebutuhan hidup juga terus berjalan,” ungkap salah seorang pendamping yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Pendamping Kelurahan Jadi Garda Depan, Tapi Honor Tertinggal

Kondisi serupa dialami pendamping kelurahan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.

Mereka menjadi penghubung antara pemerintah dan warga dalam berbagai kegiatan pembangunan, administrasi, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Ketika honor tertunda berbulan-bulan, muncul kekhawatiran bahwa kualitas pelayanan dan efektivitas program di tingkat akar rumput dapat ikut terdampak.

Publik pun mulai mempertanyakan mengapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru mengalami hambatan pada aspek pembiayaan tenaga pendampingnya.

Transparansi Anggaran Pemkot Tasikmalaya Dinanti Publik

Munculnya persoalan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas. Apakah keterlambatan tersebut hanya persoalan administratif, atau ada masalah lain dalam pengelolaan keuangan daerah?

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi yang rinci terkait penyebab keterlambatan maupun jadwal pasti pencairan honor para pendamping.

Padahal keterbukaan informasi menjadi penting untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu segera memberikan kepastian, bukan hanya kepada para pendamping, tetapi juga kepada publik yang berhak mengetahui kondisi sebenarnya.

Sebab bagi para pendamping di lapangan, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar janji, melainkan kepastian kapan Honor Pendamping Ohan Hafidz dan pendamping kelurahan akan dibayarkan setelah berbulan-bulan tertunda. (dh/kh)