Ilusi Desil: Saat Angka Bukan Solusi Utama

Wartaloka, OPINI – Belakangan, istilah desil ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Hendak bersekolah melalui jalur afirmasi, salah satu penentuannya menggunakan desil. Mendapatkan bantuan atau subsidi atau tidak, desil juga menjadi salah satu pertimbangannya. Lantas, apa sebenarnya desil itu?

Desil Menjadi Penentu Berbagai Kebijakan

Di Indonesia, desil digunakan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membantu menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan subsidi. Namun, penerapan sistem desil juga memunculkan polemik, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Persoalan lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang dapat berubah dengan cepat. Seseorang yang hari ini berada dalam kondisi relatif mampu, misalnya, dapat mengalami kehilangan pekerjaan, menanggung biaya kesehatan yang besar, atau mengalami penurunan pendapatan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Dengan demikian, data desil dapat digunakan kementerian dan lembaga sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan tujuan serta ketentuan masing-masing program.

Persoalannya, ketika berbagai kebijakan subsidi dan bantuan menjadikan desil sebagai salah satu penentu, muncul pertanyaan: sejauh mana angka tersebut mampu menggambarkan kondisi riil kehidupan masyarakat?

Ketika Desil Menentukan Akses Subsidi BBM

Perdebatan mengenai desil semakin menarik ketika pemerintah mematangkan rencana pengetatan distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran relatif paling tinggi.

Ekonom menyebut sekitar 39,99 persen konsumsi BBM Pertalite dinikmati masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, konsumsi Pertalite masih cukup besar pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut memiliki sejumlah risiko, terutama berkaitan dengan kemungkinan ketidakakuratan klasifikasi dan tambahan biaya administrasi.

Syafruddin juga menegaskan bahwa desil merupakan posisi kesejahteraan relatif sebuah rumah tangga sehingga tidak selalu menggambarkan kondisi pendapatan permanen.

“Rumah tangga dapat kehilangan pekerjaan, menanggung biaya kesehatan, atau menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan produktif meski tercatat pada desil tinggi. Pembatasan mendadak juga dapat mendorong perpindahan ke Pertamax, menaikkan biaya transportasi, menekan UMKM, dan memicu perdagangan Pertalite ilegal,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya potensi penghematan anggaran subsidi dari rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 10. Berdasarkan perhitungan sementara, kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat sekitar 10 persen anggaran subsidi.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih kompleks. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi akurasi dalam menentukan siapa yang benar-benar mampu dan siapa yang membutuhkan perlindungan juga tidak kalah penting.

Kemiskinan Tak Cukup Diukur dengan Angka

Inilah problem ketika kemiskinan diukur dengan pendekatan yang cenderung relatif dan bergantung pada sejumlah indikator tertentu.

Kemiskinan pada dasarnya bukan sekadar angka dalam sebuah basis data. Seseorang dapat disebut miskin ketika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi secara layak.

Ketika ukuran kemiskinan terlalu bergantung pada klasifikasi statistik, terdapat risiko bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tidak sepenuhnya tertangkap oleh angka tersebut.

Ketidakakuratan dalam menentukan kondisi masyarakat pada akhirnya dapat membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan tidak menyentuh akar persoalan.

Lebih jauh, kemiskinan di Indonesia juga dapat dilihat sebagai persoalan struktural. Dalam perspektif penulis, tata kelola ekonomi kapitalistik telah membuka ruang bagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, sementara masyarakat yang seharusnya menikmati kekayaan tersebut masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Islam Menawarkan Ukuran Kemiskinan yang Berbeda

Islam memiliki konsep yang lebih jelas dalam melihat persoalan kesejahteraan. Berbeda dengan desil yang membagi kelas ekonomi secara relatif, Islam membedakan kondisi masyarakat berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, khususnya antara orang yang mampu dan mereka yang berada dalam kondisi fakir dan miskin.

Tolok ukur kemiskinan dalam perspektif ini dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok seseorang, bukan semata-mata berdasarkan peringkat desil yang merupakan skor statistik.

Dengan pendekatan tersebut, persoalan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian label atau peringkat terhadap sebuah rumah tangga. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat dapat benar-benar terpenuhi.

Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam

Mekanisme jaminan sosial dalam Islam juga memiliki beberapa lapisan.

Laki-laki atau kepala keluarga memiliki kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Jika kepala keluarga tidak mampu atau meninggal dunia, kewajiban nafkah dapat beralih kepada kerabat terdekat yang mampu.

Dalam hadis riwayat Bukhari, pemimpin digambarkan sebagai pengurus rakyat (raa’in) dan bertanggung jawab atas mereka.

Dalam perspektif ini, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan dipandang sebagai kebutuhan yang harus dijamin bagi seluruh warga tanpa membedakan kasta berdasarkan desil ekonomi.

Negara juga berkewajiban membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar kepala keluarga dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara produktif.

SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Selain jaminan sosial, pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi bagian penting dalam perspektif ekonomi Islam.

Kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, dan air dipandang sebagai bagian dari kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Negara memiliki tanggung jawab dalam mengelolanya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil pengelolaan SDA semestinya dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, persoalan kesejahteraan tidak hanya diselesaikan melalui bantuan kepada masyarakat yang telah dikategorikan dalam kelompok tertentu. Lebih dari itu, sistem ekonomi dan pengelolaan kekayaan negara diarahkan agar masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan sumber kesejahteraan.

Saatnya Melihat Kemiskinan Lebih dari Sekadar Desil

Desil dapat menjadi instrumen statistik untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, menjadikan angka tersebut sebagai satu-satunya gambaran kesejahteraan tentu berisiko menyederhanakan persoalan kemiskinan yang jauh lebih kompleks.

Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah. Pendapatan dapat turun, pekerjaan dapat hilang, kebutuhan kesehatan dapat meningkat, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan.

Karena itu, persoalan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga melihat kebutuhan nyata masyarakat serta akar struktural yang menyebabkan kemiskinan.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mencakup kewajiban individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Jika mekanisme tersebut diterapkan secara menyeluruh, kesejahteraan diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kemiskinan ekstrem seperti yang masih terjadi saat ini.

Pada akhirnya, desil hanyalah angka yang menggambarkan posisi relatif seseorang dalam sebuah pemeringkatan. Angka tersebut tidak semestinya dipandang sebagai gambaran utuh kehidupan manusia.

Dalam pandangan penulis, solusi terhadap persoalan kemiskinan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Dan hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan menjadikan Islam sebagai solusi dalam berbagai persoalan kehidupan serta menerapkannya secara menyeluruh.

Allahu a’lam. – Winda Oktavianti