Ramai Tuai Kritik Menu MBG, BGN Sukabumi malah Tambah 7 Dapur Baru, ini Alasannya

Wartaloka, BERITA SUKABUMI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi memasuki fase penentuan. Di tengah sorotan publik soal kualitas makanan, Badan Gizi Nasional (BGN) dituntut bergerak cepat untuk memastikan puluhan ribu penerima manfaat benar-benar mendapatkan asupan layak dan aman.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kecamatan Cibadak, Selasa (20/1/2026), terungkap bahwa BGN Kabupaten Sukabumi tengah berpacu dengan waktu untuk melayani sedikitnya 43.000 penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, tenaga pendidik, hingga ibu hamil.

Baca juga: Menu MBG Diprotes, Wali Murid Bertanya: Ini Makan Bergizi?

BGN Kejar Target, 7 Dapur Baru Disiapkan

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Aziz, mengakui beban kerja yang sangat besar dalam pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah padat sasaran seperti Cibadak. Ia menyebut, infrastruktur menjadi kunci utama agar distribusi makanan bergizi tidak bermasalah.

“Saat ini sudah ada 15 Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) yang berjalan. Untuk menampung total 43.000 sasaran, kami sedang menyiapkan dan merenovasi 7 dapur tambahan,” kata Sandi.

Dengan penambahan tersebut, total akan ada 22 SPPG yang beroperasi. Seluruh dapur diwajibkan mematuhi radius maksimal 6 kilometer dari titik distribusi demi menjaga kualitas dan kesegaran makanan saat sampai ke penerima.

Menurut Sandi, standar teknis dan pengawasan dapur menjadi fokus utama agar program tidak sekadar mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas gizi.

Kades Karangtengah: Desa Jangan Jadi Penonton

Nada kritis datang dari Kepala Desa Karangtengah, Agung Pratama Putra. Ia menegaskan, desa tidak boleh hanya menjadi lokasi pelaksanaan program tanpa dilibatkan secara aktif.

“Kami tidak ingin warga hanya jadi penonton. Harus ada sinergi nyata agar ekonomi desa ikut bergerak, misalnya melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai penyedia bahan baku,” tegas Agung.

Ia menilai, keterlibatan desa dalam rantai pasok akan memberi efek ganda: program berjalan dan ekonomi lokal tumbuh. Selain itu, Agung juga mendesak adanya payung hukum yang jelas bagi kepala desa untuk melakukan pengawasan.

“Kalau tidak diberi kewenangan monitoring, kepala desa justru jadi pihak pertama yang disalahkan ketika ada keluhan warga,” ujarnya.

Pengawasan dan Evaluasi Jadi Kunci

Isu keamanan pangan yang kerap viral di media sosial—mulai dari makanan tak layak konsumsi hingga dugaan keracunan—menjadi perhatian serius. Sandi menegaskan, BGN membuka diri terhadap laporan masyarakat dan tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran.

“Kami siap melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ada kepala dapur yang lalai, kami tidak segan memberi teguran keras hingga evaluasi total,” kata Sandi.

Ia menekankan bahwa program MBG membawa tanggung jawab besar karena menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi MBG di Sukabumi harus berjalan beriringan dengan perluasan dapur dan anggaran.

Kini, publik menanti apakah penambahan tujuh dapur baru ini benar-benar mampu menjawab kritik kualitas makanan, atau justru memunculkan persoalan baru di tingkat pelaksana. Keberhasilan MBG di Sukabumi akan sangat ditentukan oleh transparansi, pengawasan ketat, dan keberanian mengevaluasi diri. (KH)