THR ASN Pemkot Tasikmalaya Belum Diputuskan, Wali Kota Tegaskan: Kas Daerah Masih Aman

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Kepastian pembayaran THR ASN Pemkot Tasikmalaya menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan keputusan resmi akan segera diumumkan setelah proses perumusan skema pembayaran selesai dilakukan.

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pembahasan intensif bersama jajaran internal, terutama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk menentukan mekanisme pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara.

Pembahasan tersebut tidak hanya menyangkut ASN, tetapi juga pegawai dengan status PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Menyusun Skema Pembayaran yang Aman bagi Fiskal Daerah

Viman menjelaskan bahwa pemerintah kota tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa dalam hal pengeluaran anggaran, termasuk untuk pembayaran THR.

Menurutnya, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban pemerintah kepada pegawai dan keberlanjutan kondisi keuangan daerah.

“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Saat ini kami sedang merumuskan strategi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi fiskal yang ada,” kata Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat (6/3/2026).

Ia menegaskan bahwa langkah perumusan ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap aman bagi pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang.

Kas Daerah Disebut Tersedia

Meski keputusan final belum diumumkan, Viman memastikan bahwa secara posisi keuangan, kas daerah Kota Tasikmalaya sebenarnya masih tersedia.

Namun demikian, pemerintah tidak ingin mengeluarkan anggaran tanpa perencanaan yang matang.

“Posisi uang ada. Intinya bagaimana strategi yang kita gunakan untuk mengatur fiskal Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Pemerintah daerah saat ini tengah memaksimalkan berbagai sumber daya keuangan yang ada, termasuk melakukan pengaturan ulang manajemen kas agar pengeluaran daerah tetap terkendali.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan anggaran untuk berbagai program prioritas tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Tasikmalaya Jadi Daerah yang Belum Mengambil Pinjaman

Dalam kesempatan yang sama, Viman juga menyinggung kondisi fiskal daerah di Jawa Barat yang sebagian sudah memanfaatkan skema pinjaman untuk mendukung pembangunan atau menutup kebutuhan anggaran.

Menurutnya, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang hingga saat ini belum mengambil langkah peminjaman dana.

“Secara informasi, di Jawa Barat mungkin Kota Tasikmalaya satu-satunya daerah yang belum mengambil pinjaman. Itu sesuatu yang kita jaga,” kata dia.

Kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak terbebani kewajiban pembayaran utang di masa depan.

Momentum Membenahi Tata Kelola Keuangan Daerah

Di tengah tekanan fiskal yang dialami banyak pemerintah daerah, Pemkot Tasikmalaya justru melihat situasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan.

Menurut Viman, pengelolaan kas daerah harus semakin disiplin agar setiap pengeluaran benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Ini momen yang tepat untuk menata pengelolaan keuangan. Kita pastikan tata kelola keuangan dan prosesnya juga lebih baik,” ujarnya.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota dalam menjaga stabilitas anggaran daerah.

Pinjaman Tetap Terbuka, Namun Harus Produktif

Meski hingga kini belum pernah mengambil pinjaman daerah, Viman menegaskan bahwa pemerintah kota tidak sepenuhnya menutup kemungkinan tersebut di masa mendatang.

Namun jika opsi pinjaman digunakan, dana tersebut harus diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

“Bukan anti minjam. Kalau ada pinjaman, harus untuk yang produktif, investasi. Bukan untuk belanja yang habis begitu saja,” tegasnya.

Karena itu, dalam konteks pembayaran THR ASN Pemkot, pemerintah saat ini lebih memilih memaksimalkan pengelolaan kas yang ada dibandingkan menambah sumber pembiayaan baru.

Strategi “Rem dan Gas” Anggaran

Untuk sementara, strategi yang diterapkan Pemkot Tasikmalaya adalah mengatur ritme pengeluaran anggaran secara selektif.

Pendekatan ini sering disebut sebagai strategi “rem dan gas” anggaran, yaitu mengendalikan belanja pada sektor tertentu sambil tetap memastikan kebutuhan publik yang mendesak tetap terpenuhi.

Dengan strategi tersebut, pemerintah kota berharap dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban pembayaran THR ASN Pemkot dan keberlanjutan kondisi fiskal daerah.

Keputusan final terkait pembayaran THR diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah pembahasan bersama TAPD selesai dilakukan. (KH)