Indikasi Korupsi di Tasikmalaya yang Tak Bisa Lagi Dianggap Angin Lalu

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Proyek Revitalisasi Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp3,4 miliar semestinya menjadi proyek rutin yang berjalan sesuai prosedur: tender transparan, pelaksanaan diawasi, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Selesai.

Namun, fakta yang terungkap justru memunculkan serangkaian indikasi korupsi di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak bisa lagi disederhanakan sebagai kesalahan administratif biasa. Jika dirangkai satu per satu, beberapa indikasi ini membentuk konstruksi dugaan yang serius dan patut diuji secara hukum.

Pola Tender yang Diduga Tak Sehat

Indikasi pertama muncul dari aspek teknis yang justru krusial: dua perusahaan peserta tender Revitalisasi Gedung PLUT Kabupaten Tasikmalaya ini diketahui mengunggah dokumen dari alamat IP yang sama. Dalam sistem pengadaan elektronik, IP address adalah identitas digital. Dua entitas berbeda dengan satu “jejak pintu masuk” yang sama adalah red flag yang tak bisa diabaikan.

Indikasi kedua dan ketiga memperkuat pola tersebut: alamat direktur kedua perusahaan tercatat sama, serta tiga personel yang diajukan dalam dokumen penawaran identik di kedua perusahaan. Fakta ini diperparah dengan temuan bahwa direktur kedua perusahaan memiliki hubungan ayah dan anak.

Satu kesamaan mungkin kebetulan. Dua bisa saja masih ditoleransi. Tetapi empat indikator yang saling menguatkan? Ini bukan lagi kebetulan statistik, melainkan pola yang mengarah pada dugaan persekongkolan tender.

Padahal, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan bahwa pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Jika dua perusahaan ternyata berada dalam satu kendali atau terafiliasi, maka prinsip kompetitif menjadi sekadar formalitas.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga secara tegas melarang persekongkolan tender. Artinya, dugaan ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi berpotensi melanggar hukum.

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Manipulasi Dokumen

Indikasi kelima bahkan lebih serius. Metadata dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan Revitalisasi Gedung PLUT Kabupaten Tasikmalaya yang disusun oleh PPK menunjukkan kesamaan author dan tanggal pembuatan dengan dokumen penawaran salah satu perusahaan peserta tender.

HPS adalah dokumen internal pemerintah yang bersifat rahasia sebelum batas waktu tertentu. Penyedia tidak seharusnya memiliki akses terhadap dokumen ini. Jika metadata menunjukkan kesamaan perangkat atau akun pembuat, pertanyaannya menjadi sangat mendasar: bagaimana bisa dokumen dari dua pihak berbeda lahir dari sumber digital yang sama?

Di titik ini, dugaan mengarah pada potensi penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana.

Selain itu, indikasi manipulasi kualifikasi juga mencuat. Tenaga pelaksana yang dicantumkan dalam dokumen tender disebut memiliki sertifikasi tertentu. Namun kemudian diketahui bahwa sertifikasi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan. Bahkan ditemukan nama berbeda di lapangan yang juga tidak memenuhi syarat.

Jika syarat administratif tidak terpenuhi namun tetap dinyatakan lulus evaluasi dan menang tender, maka hanya ada dua kemungkinan: kelalaian serius atau kesengajaan yang terstruktur.

Potensi Kerugian Negara dan Tanggung Jawab Hukum

Indikasi ketujuh menyentuh aspek paling konkret: kekurangan volume pekerjaan dengan nilai mendekati Rp234 juta. Namun pembayaran dilakukan 100 persen dari nilai kontrak.

Logikanya sederhana: jika pekerjaan kurang, pembayaran seharusnya disesuaikan. Bila selisih tetap dibayarkan, maka potensi kerugian negara muncul secara nyata.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara dan denda.

Tiga unsur utama dalam perkara korupsi menjadi relevan untuk diuji:

1. Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
3. Merugikan keuangan negara

Persekongkolan tender membangun unsur melawan hukum. Kesamaan metadata membuka dugaan penyalahgunaan kewenangan. Manipulasi kualifikasi menunjukkan adanya upaya memenangkan secara tidak sah. Kekurangan volume pekerjaan yang dibayar penuh berpotensi memenuhi unsur kerugian negara.

Rangkaian ini membuat indikasi korupsi di Tasikmalaya dalam proyek Revitalisasi Gedung PLUT Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dipandang sebagai isu remeh.

Mengapa Ini Harus Diperiksa Serius?

Masalahnya bukan hanya soal Rp234 juta. Bukan pula semata-mata tentang anggaran Rp3,4 miliar. Yang jauh lebih besar adalah soal kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan.

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pengawasan dan penegakan hukum adalah fondasi. Jika tujuh indikasi korupsi sudah sedemikian terang namun respons institusional nyaris tak terdengar, maka publik berhak bertanya: di mana mekanisme kontrol bekerja? (KH)