Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Mogok Kerja Petugas Perparah Kondisi Krisis Sampah Tasikmalaya

Mogok Kerja Petugas Perparah Kondisi Krisis Sampah Tasikmalaya

  • account_circle KangHasan
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Persoalan sampah Tasikmalaya 2026 kembali menjadi perhatian serius. Sistem pengelolaan yang belum optimal kini diperparah oleh aksi mogok kerja sekitar 120 tenaga kebersihan, yang berdampak langsung pada penumpukan sampah di sejumlah sudut Kota Tasikmalaya.

Pengelolaan Sampah Tasikmalaya Masih Konvensional

Hingga saat ini, pengelolaan sampah Tasikmalaya masih bertumpu pada pola lama, yakni kumpul–angkut–buang. Pendekatan ini dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar masalah dari hulu, yaitu pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebenarnya telah mendorong perubahan sistem, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan armada, hingga kurangnya fasilitas pendukung.

Akibatnya, krisis sampah kota Tasik menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.

Volume Sampah Terus Meningkat

Permasalahan semakin kompleks karena volume sampah terus meningkat, terutama saat momen tertentu seperti Ramadan dan Lebaran. Kenaikan ini bisa mencapai dua digit persentase, sehingga membebani sistem yang sudah terbatas.

Dalam kondisi normal saja, petugas harus bekerja ekstra dengan sistem lembur. Ketika terjadi gangguan, dampaknya langsung terasa di lapangan.

120 Petugas Mogok Kerja, Ini Penyebabnya

Situasi memanas ketika terjadi mogok kerja petugas kebersihan yang melibatkan sekitar 120 orang. Aksi ini dipicu oleh persoalan klasik yang belum terselesaikan, yaitu keterlambatan pembayaran gaji.

Beberapa petugas mengeluhkan bahwa upah yang seharusnya diterima tepat waktu justru mengalami penundaan. Selain itu, beban kerja yang tinggi tanpa diimbangi kesejahteraan yang memadai turut menjadi pemicu kekecewaan.

Isu gaji petugas kebersihan telat ini akhirnya memicu aksi kolektif yang berdampak langsung pada operasional di lapangan.

Dampak: Penumpukan Sampah di Sejumlah Titik

Akibat mogok kerja tersebut, penumpukan sampah Tasikmalaya tak terhindarkan. Sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilaporkan penuh, bahkan meluber ke badan jalan.

Kondisi ini menimbulkan bau tak sedap, mengganggu aktivitas warga, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Ketergantungan tinggi terhadap tenaga manual membuat sistem pengelolaan sampah menjadi sangat rentan terhadap gangguan.

Perlu Pembenahan Sistem dan Kesejahteraan Petugas

Masalah sampah Tasikmalaya 2026 tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain:

perbaikan sistem pengelolaan berbasis pemilahan dari sumber

  • peningkatan sarana dan armada pengangkut
  • kepastian pembayaran upah tenaga kebersihan
  • edukasi masyarakat terkait pengurangan sampah

Tanpa langkah konkret, potensi krisis yang lebih besar akan terus membayangi.

Krisis sampah Tasikmalaya 2026 menjadi gambaran nyata bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dianggap sepele. Mogok kerja 120 petugas kebersihan akibat persoalan kesejahteraan menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.

Jika tidak segera dibenahi, pengelolaan sampah Tasikmalaya berisiko semakin memburuk dan berdampak luas bagi masyarakat. (kh) 

  • Penulis: KangHasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

    Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Wartaloka, OPINI – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali terjadi dalam waktu yang berdekatan. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi di Jawa Tengah. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, KPK juga menjerat Bupati Pati Sudewo serta […]

  • Aktivitas Geng Motor Masih Marak di Jawa Barat, Ini Penjelasan Kapolda

    Aktivitas Geng Motor Masih Marak di Jawa Barat, Ini Penjelasan Kapolda

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa aktivitas geng motor di wilayah Jawa Barat bukan persoalan baru. Fenomena ini, menurutnya, telah berlangsung menahun dan berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang nyaris sama. Faktor ekonomi disebut menjadi salah satu pemicu utama yang membuat aksi geng motor terus muncul di berbagai […]

  • Pemprov Jabar Keluarkan Peringatan Dini DBD, Warga Diminta Waspada

    Pemprov Jabar Keluarkan Peringatan Dini DBD, Warga Diminta Waspada

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA JAWA BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Peringatan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Humas Jabar sebagai respons terhadap kondisi musim hujan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus […]

  • Defisit Anggaran APBD Jabar Awal 2026, Tunggakan Proyek Capai ratusan Miliar

    Defisit Anggaran APBD Jabar Awal 2026, Tunggakan Proyek Capai ratusan Miliar

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan tekanan fiskal yang cukup berat. Kewajiban melunasi tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 senilai Rp621 miliar menjadi beban awal yang langsung menggerus ruang fiskal daerah dan tantangan serius dalam pengelolaan APBD 2026. Kondisi ini diakui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam […]

  • Izin Usaha Toko Sen Sen Ternyata Grosir

    Izin Usaha Toko Sen Sen Ternyata Grosir, tapi Nekat Ngecer!

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • account_circle Admin Wartaloka
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Isu dugaan pelanggaran izin usaha oleh Toko Sen Sen di Kota Tasikmalaya akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Dalam pertemuan dengan massa aksi pedagang Pasar Cikurubuk, pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa Toko Sen Sen memang memiliki izin usaha sebagai perdagangan besar atau grosir, namun dalam praktiknya melayani penjualan eceran. Temuan tersebut disampaikan […]

  • Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tempe Kian Terhimpit

    Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tempe Kian Terhimpit

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya rupiah membuat perajin tempe semakin terhimpit.

expand_less