Pemprov Jabar Siap Lunasi Utang Pembangunan Rp621 Miliar
- account_circle KangHasan
- calendar_month Senin, 12 Jan 2026
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Wartaloka, BERITA JABAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan komitmennya untuk melunasi utang pembangunan Jabar senilai Rp621 miliar yang belum terbayar hingga 2025. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini dalam keadaan aman dan mencukupi. Anggaran pelunasan utang tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terus menunjukkan tren positif.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ujar Dedi, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak sangat membantu menjaga stabilitas arus kas daerah.
Pembayaran Tidak Otomatis, Proyek Akan Diaudit
Meski dana tersedia, Dedi menegaskan bahwa pembayaran utang tidak dilakukan secara otomatis kepada seluruh kontraktor. Pemprov Jabar akan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan yang masuk dalam daftar utang.
Audit ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hasil audit nantinya akan mengelompokkan proyek ke dalam kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu menilai kebijakan ini penting agar uang rakyat benar-benar digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Warga Diminta Ikut Mengawasi Proyek Infrastruktur
Selain audit internal, Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat untuk ikut berperan aktif mengawasi kualitas proyek infrastruktur di daerah masing-masing. Warga diminta tidak ragu menyampaikan kritik atau temuan di lapangan.
“Masyarakat Jawa Barat silakan menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial terkait pekerjaan pembangunan,” ucapnya.
Partisipasi publik ini diharapkan menjadi kontrol sosial, sekaligus mendorong kontraktor bekerja lebih profesional dan sesuai standar.
Dengan kebijakan audit ketat dan keterlibatan masyarakat, Pemprov Jabar berharap setiap proyek pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar berkualitas, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. (KH)
-” hayu urang milu ngarojong kana program pangwangunan di wewengkon urang”-
- Penulis: KangHasan
