Kopdes Merah Putih: Program Populis yang Sarat Polemik

Wartaloka, OPINI – Pemerintah menggulirkan program nasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa. Program ini diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut memunculkan berbagai polemik. Di sejumlah daerah, lokasi koperasi dinilai kurang strategis sehingga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan program masih dinilai belum jelas.

Berbagai laporan juga menunjukkan adanya penyimpangan dalam realisasi proyek. Di sisi lain, pelatihan bergaya militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang menurut kabar yang beredar mengakibatkan lima peserta meninggal dunia semakin menambah sorotan terhadap pelaksanaan program ini. Pemerintah pun memberikan sinyal akan melakukan evaluasi dan pengembangan agar program berjalan lebih efektif.

Ketika Program Ekonomi Tidak Berangkat dari Kebutuhan Desa

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat berisiko menghasilkan program yang minim partisipasi publik dan tidak mampu menggerakkan perekonomian desa secara optimal.

Program yang dirancang secara sentralistis tanpa memperhatikan kondisi lokal berpotensi menjadi sekadar proyek administratif, bukan solusi atas persoalan ekonomi masyarakat.

Karena itu, keberhasilan sebuah program ekonomi semestinya tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Besarnya Anggaran dan Risiko Penyimpangan

Di sisi lain, dalam sistem ekonomi kapitalisme, proyek-proyek berskala besar sering kali menghadapi persoalan penyimpangan.

Besarnya anggaran yang digelontorkan serta kompleksitas pengawasan membuka peluang terjadinya inefisiensi, praktik rente, hingga tindak korupsi. Akibatnya, manfaat yang diterima masyarakat tidak selalu sebanding dengan besarnya dana publik yang telah dikeluarkan.

Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa kebijakan semacam ini cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal dibandingkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya daya beli, dan kesenjangan distribusi kekayaan, belum memperoleh penyelesaian yang mendasar.

Perspektif Islam dalam Membangun Ekonomi Rakyat

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar target proyek.

Negara berkewajiban menjadi pelayan dan pengurus urusan rakyat dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mengelola harta milik umum secara amanah, membuka lapangan kerja, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil.

Dengan prinsip tersebut, pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan angka atau keberhasilan administratif, tetapi memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari kebijakan yang dijalankan.

Islam Menawarkan Solusi Ekonomi yang Sistemik

Islam juga memandang bahwa kesejahteraan tidak cukup diwujudkan melalui program-program parsial, tetapi harus dibangun melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.

Penguatan ekonomi rakyat dilakukan dari hulu, yakni melalui tata kelola kepemilikan, produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan Islam bersifat sistemik, bukan sekadar tambal sulam atau penambahan proyek baru. Tujuannya adalah membangun tata kelola ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (lsd/kh)

Lusita Sari Devi