Serapan APBD Tertinggi Nasional, Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Jawa Barat Lebih Terasa
- account_circle KangHasan
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- visibility 215
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Wartaloka, BERITA JABAR – “Pamaréntah kudu bisa dipeunteun ku rahayat, lain ukur ku angka tapi ku mangpaatna.”
Pepatah Sunda itu mengandung pesan kuat: pembangunan harus terus didorong, namun tetap diawasi agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Semangat inilah yang mengiringi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan anggaran tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan kinerja tertinggi secara nasional dalam realisasi belanja APBD 2025. Hingga 2 Januari 2026, serapan belanja Pemprov Jabar mencapai 93,40 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 84,47 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi belanja paling agresif hingga akhir tahun anggaran.
Serapan Tinggi, Anggaran Bergerak Cepat
Tak hanya dari sisi belanja, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat juga tergolong tinggi. Hingga akhir tahun 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai 94,37 persen. Angka ini menunjukkan perputaran anggaran berjalan aktif dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tingginya serapan anggaran mencerminkan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk membiayai program prioritas dan agenda pembangunan Jawa Barat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja dengan baik dan mengikuti irama pembangunan kinerja saya yang cepat, tepat, dan bermanfaat,” ujar Dedi, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, percepatan belanja menjadi penting agar program pembangunan tidak tertahan secara administratif dan bisa segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Cepat, Tepat, dan Berdampak
Dedi menegaskan bahwa tingginya serapan APBD bukan berarti pelaksanaan anggaran dilakukan secara serampangan. Ia menekankan prinsip ketepatan sasaran dan hasil nyata sebagai fondasi utama pengelolaan keuangan daerah.
“Tepat dalam alokasi, cepat dalam pelaksanaan, dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya,” kata Dedi.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program sosial harus berjalan seiring dengan kecepatan belanja. Serta tak kalah pentingnya, masyarakat tidak hanya melihat angka serapan anggaran, tetapi juga merasakan langsung hasilnya dalam kehidupan sehari-hari.
Silpa Kecil, Tapi Bukan Satu-satunya Ukuran
Selain serapan belanja, Dedi juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat 2025 yang tercatat sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya Silpa Jawa Barat berada di kisaran Rp1,8 triliun, pada 2025 jumlahnya hanya sekitar Rp500 ribu.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kecilnya Silpa tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, indikator utama tetap terletak pada kualitas dan hasil pembangunan.
“Bukan soal Silpa kecil atau besar, tapi bisa dilihat dari hasil pembangunan saat ini,” ujarnya.
Capaian serapan APBD tertinggi secara nasional menjadi modal penting bagi Jawa Barat. Namun sejalan dengan pepatah Sunda tadi, dorongan dan pengawasan publik tetap dibutuhkan agar pembangunan Jawa Barat tidak hanya cepat di atas kertas, tetapi juga adil, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (KH)
- Penulis: KangHasan
