Pemkot Bandung Matangkan Kesiapan Transportasi Massal

Wartaloka – BERITA BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menegaskan tidak akan menunggu kepastian lelang proyek Bus Rapid Transit (BRT) dari pemerintah pusat untuk mulai bersiap. Alih-alih bersikap pasif, Pemkot memilih mematangkan mitigasi risiko agar transportasi massal Bandung dapat berjalan tanpa menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi ketika BRT mulai beroperasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, kesiapan daerah menjadi kunci agar sistem transportasi baru tidak menimbulkan masalah turunan. Dua isu utama yang sejak awal menjadi perhatian adalah hilangnya parkir di badan jalan (on street parking) serta potensi penurunan aktivitas ritel di sepanjang koridor BRT.

“Kalau parkir di Ahmad Yani, Sudirman, Asia Afrika, dan Otista dilarang, konsekuensinya besar. Orang mau belanja pasti akan berpikir, parkirnya di mana?” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (5/1/2025).

Parkir dan Akses Jadi Isu Krusial

Farhan mengakui, perubahan pola lalu lintas akibat kehadiran BRT berpotensi memicu resistensi, terutama dari pelaku usaha di kawasan padat aktivitas ekonomi. Pengalaman di sejumlah kota menunjukkan, pembatasan parkir tanpa solusi alternatif kerap berdampak langsung pada penurunan jumlah pengunjung toko.

Karena itu, Pemkot Bandung mulai memetakan lokasi-lokasi strategis yang membutuhkan kantong parkir pengganti, termasuk opsi parkir terpusat dan skema park and ride. Langkah ini dipandang penting agar masyarakat tetap memiliki akses mudah ke pusat perbelanjaan dan layanan publik meski koridor jalan diprioritaskan untuk angkutan massal.

“Transportasi massal itu bukan cuma soal busnya jalan, tapi ekosistemnya harus siap,” kata Farhan.

Jaga Ekonomi Lokal Tetap Bergerak

Selain parkir, Pemkot juga mencermati potensi dampak terhadap ritel kecil dan menengah. Farhan menilai, transportasi massal Bandung seharusnya justru menjadi pengungkit ekonomi, bukan sebaliknya. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika transisi dilakukan secara terencana.

Pemkot mempertimbangkan penataan ulang akses pejalan kaki, penambahan titik drop-off, serta penguatan konektivitas dengan angkutan pengumpan (feeder). Dengan begitu, pelanggan tetap bisa menjangkau kawasan usaha tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.

“Kita tidak mau pelaku usaha merasa ditinggalkan oleh kebijakan transportasi,” ujarnya.

Tidak Menunggu, Tapi Bersiap

Sikap Pemkot Bandung yang tidak menunggu kepastian lelang dari pusat mencerminkan pendekatan antisipatif. Farhan menegaskan, kesiapan daerah harus dibangun sejak awal agar saat BRT benar-benar berjalan, pemerintah tidak lagi sibuk memadamkan masalah di lapangan.

Menurutnya, transportasi massal adalah kebutuhan kota besar, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan karakter Bandung yang memiliki kepadatan tinggi, aktivitas ekonomi beragam, dan budaya mobilitas yang unik.

Dengan fokus pada mitigasi risiko sejak dini, Pemkot Bandung berharap kehadiran BRT kelak tidak hanya memperlancar lalu lintas, tetapi juga memperkuat kualitas hidup warga. Pada akhirnya, keberhasilan transportasi massal Bandung bukan diukur dari cepatnya proyek berjalan, melainkan dari seberapa siap kota dan warganya beradaptasi.

“Lengkah pamaréntah pikeun ngabebenah Kota Bandung mugia tiasa janten ikhtiar anu hadé keur urang sadayana. Urang kudu ngarojong, bari tetep maparin pangawasan kalayan wijaksana. Mugia unggal léngkah anu dicandak sanggup ngajantenkeun Bandung langkung tartib, langkung merenah, tur masihan mangpaat nyata pikeun kahirupan masarakatna. Hayu urang sarua ngarojong jeung ngawaskeun, sangkan Bandung jadi leuwih rapih, merenah, jeung nyugemakeun keur kahirupan sapopoé.” (KH)