Menu MBG Diprotes, Wali Murid Bertanya: Ini Makan Bergizi?

Wartaloka, BERITA SUKABUMI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak sekolah kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah wali murid SDN Dewi Sartika, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, melayangkan protes keras terhadap menu MBG yang dibagikan pada Kamis (15/1/2026).

Menu yang diterima siswa dinilai jauh dari standar kelayakan gizi. Berdasarkan pantauan di lapangan, makanan disajikan dalam baki stainless steel dengan isi potongan kentang rebus, satu buah jeruk, sepotong tahu kuning, serta satu butir kudapan kecil seperti siomay atau telur puyuh.

Kondisi tersebut langsung memicu pertanyaan besar dari para orang tua murid yang berharap program prioritas nasional ini benar-benar menyentuh aspek gizi anak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

Wali Murid Pertanyakan Standar Gizi

Salah seorang wali murid menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai menu yang diberikan tidak mencerminkan konsep “makan bergizi” sebagaimana yang selama ini disosialisasikan pemerintah.

“Kentang seperti itu, tahu dikukus atau digoreng juga tidak jelas, kelihatan seperti mentah. Di mana makanan bergizinya? Mana protein, mana karbohidratnya?” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Ia membandingkan dengan sekolah lain yang menyajikan menu basah dan diolah dengan lebih layak. Menurutnya, ketimpangan kualitas antar sekolah menimbulkan tanda tanya besar soal pengawasan program.

Wali murid tersebut juga menegaskan bahwa MBG dibiayai APBN, sehingga masyarakat memiliki hak penuh untuk mengawasi. “Ini uang rakyat. Kalau hasilnya seperti ini, wajar kami protes. Jangan sampai anggaran besar tapi manfaatnya minim,” tegasnya.

Meski demikian, sikap tersebut justru memicu kritik lanjutan dari sejumlah pihak. Mereka menilai transparansi adalah kunci utama keberhasilan program MBG. Selama dana bersumber dari APBN, pengawasan publik tidak boleh dibatasi, apalagi jika menyangkut pemenuhan gizi anak sekolah.

Pengawasan Publik Jadi Kunci

Kasus ini menegaskan pentingnya kontrol kualitas dalam pelaksanaan MBG. Tanpa pengawasan ketat, tujuan besar program berisiko bergeser menjadi sekadar formalitas administratif. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat, agar dapat mengevaluasi dan mengklasifikasikan pelaksana program SPPG ini, bahkan bila perlu ada tindakan eliminasi kepada dapur SPPG yang melaksanakan program ini, jauh dari standar yang telah ditetapkan.

Masyarakat berharap keluhan menu MBG ini menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar ditutup dengan mediasi internal, agar program benar-benar berdampak pada tumbuh kembang generasi muda. (KH)

-“titah nu hade, kudu dibarengan ku kalampahan nu alus”-