Proyek Irigasi Cikalang Disorot, Profesionalitas Kontraktor BUMN Dipertanyakan

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang setelah menerima berbagai aduan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pekerjaan di lapangan sekaligus menampung aspirasi masyarakat yang menilai pelaksanaan proyek belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam sidak tersebut, Kang Wahid meninjau kondisi saluran irigasi dari bagian hulu hingga hilir guna memastikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Hasil Pekerjaan Dinilai Belum Optimal

Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Heri Ferianto, menyampaikan bahwa hingga saat ini hasil dari proyek irigasi Cikalang belum memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, meskipun proyek tersebut telah mendapat dua kali perpanjangan waktu pengerjaan, fungsi saluran irigasi masih belum berjalan dengan baik.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pekerjaan elevasi saluran yang diduga tidak dikerjakan secara tepat sehingga air belum dapat mengalir secara normal.

Padahal, menurut pihak pelaksana, progres volume pekerjaan disebut telah selesai.

Temuan Kejanggalan di Lapangan

Dalam peninjauan di kawasan BCKL Blok Gabug, Kang Wahid menemukan kondisi yang tidak lazim dimana air yang seharusnya mengalir ke hilir justru berbalik arah menuju hulu.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada kemiringan atau elevasi saluran dalam proyek irigasi Cikalang.

Selain itu, pada bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat, posisi elevasinya diketahui justru lebih tinggi.

Kondisi ini membuat aliran air tidak dapat mengalir secara normal sehingga fungsi irigasi belum berjalan optimal.

Profesionalitas Pelaksana Proyek Dipertanyakan

Sorotan masyarakat semakin menguat karena proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan BUMN besar, yaitu PT Hutama Karya (Persero).

Sebagai perusahaan milik negara yang sering menangani berbagai proyek strategis nasional, publik menilai standar profesionalitas seharusnya dapat terlihat jelas dalam pelaksanaan pekerjaan.

Namun sejumlah temuan di lapangan dalam proyek irigasi Cikalang justru memunculkan pertanyaan terkait kualitas pelaksanaan proyek tersebut.

Beberapa waktu lalu bahkan sempat beredar di media sosial dugaan bahwa pekerjaan proyek dilaksanakan tanpa gambar teknis yang jelas.

Sistem Pengawasan Ikut Dipertanyakan

Selain pelaksana proyek, sistem pengawasan juga menjadi perhatian.

Konsultan supervisi diketahui baru mulai berkontrak sekitar satu bulan setelah pekerjaan berjalan.

Artinya, pada fase awal pekerjaan proyek irigasi Cikalang, kegiatan konstruksi berlangsung tanpa pengawasan resmi.

Pengawasan proyek sendiri berada di bawah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.

Keterlambatan pengawasan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan di lapangan.

Warga Keluhkan Upah dan Kerugian

Persoalan proyek ini juga berdampak pada masyarakat sekitar.

Sejumlah warga yang ikut bekerja di proyek tersebut mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran upah.

Selain itu terdapat laporan mengenai jasa dan material yang belum dibayarkan serta aset warga yang rusak akibat aktivitas proyek namun belum mendapatkan ganti rugi.

Warga Segel Lokasi Proyek

Sebagai bentuk kekecewaan, warga akhirnya melakukan penyegelan di lokasi proyek irigasi Cikalang.

Mereka memasang spanduk di area proyek dengan tulisan:

“Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”

Aksi tersebut menjadi bentuk protes masyarakat terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai belum memberikan manfaat nyata.

DPRD Akan Bahas dan Dorong Evaluasi

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Kang Wahid menyatakan akan membawa persoalan proyek irigasi Cikalang ke pembahasan bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.

Ia juga membuka kemungkinan agar persoalan ini disampaikan ke pemerintah pusat karena proyek tersebut menggunakan anggaran APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program penugasan khusus Instruksi Presiden Tahap III Tahun 2025.

Menurutnya, proyek yang dibiayai oleh anggaran negara seharusnya dikerjakan secara profesional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (KH)