Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

Wartaloka, OPINI – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali terjadi dalam waktu yang berdekatan. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi di Jawa Tengah.

Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, KPK juga menjerat Bupati Pati Sudewo serta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam perkara berbeda.

Yang membuat publik semakin miris, rangkaian kasus tersebut terjadi berdekatan dengan bulan suci Ramadhan—periode yang secara spiritual identik dengan pengendalian diri, refleksi moral, dan peningkatan ibadah.

Ironinya, di saat masyarakat berlomba memperbaiki diri, sebagian pejabat publik justru tersandung praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa praktik korupsi tetap terjadi, bahkan ketika masyarakat sedang berada dalam momentum religius yang kuat?

Ketika Korupsi Seolah Menjadi Agenda Rutin

Kasus yang menjerat kepala daerah sejatinya bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali melakukan OTT terhadap pejabat daerah.

Korupsi di tingkat daerah seringkali berkaitan dengan berbagai kepentingan strategis, seperti:

• proyek pembangunan
• pengadaan barang dan jasa
• jual beli jabatan
• perizinan investasi

Namun yang lebih mengkhawatirkan, pola ini terus berulang seolah menjadi siklus yang sulit diputus.

Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli bahkan menilai fenomena OTT di Indonesia kini seperti agenda rutin.

“Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Menurutnya, pola yang selalu muncul hampir seragam: konferensi pers, tersangka diborgol, janji pemberantasan korupsi, lalu perlahan isu tersebut menghilang dari perhatian publik.

“Polanya nyaris seragam, konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut,” katanya.

Situasi ini menimbulkan kesan bahwa negara rajin menangkap, tetapi belum cukup serius mencegah.

Ramadhan dan Ironi Moral Kekuasaan

Ramadhan bagi masyarakat Indonesia bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi juga momentum spiritual yang kuat.

Nilai kejujuran, kesederhanaan, dan pengendalian diri menjadi pesan utama dalam bulan suci ini.

Namun ketika pejabat publik justru tersandung korupsi pada periode yang sama, muncul ironi besar dalam kehidupan publik.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa religiusitas simbolik belum tentu berbanding lurus dengan integritas dalam jabatan.

Tidak sedikit pejabat aktif menghadiri kegiatan keagamaan, pengajian, bahkan tampil dalam berbagai acara sosial selama Ramadhan.

Tetapi di balik itu, praktik penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi.

Di titik inilah publik mulai mempertanyakan sejauh mana nilai moral benar-benar menjadi fondasi dalam menjalankan kekuasaan.