Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Dedie Rachim Serahkan DPA Kota Bogor 2026, Tekankan Integritas ASN

Dedie Rachim Serahkan DPA Kota Bogor 2026, Tekankan Integritas ASN

  • account_circle KangHasan
  • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Wartaloka, BERITA BOGORWali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, sementara harapan masyarakat terus meningkat. Pesan itu ia sampaikan saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (2/1/2026).

Di awal tahun anggaran, Dedie mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar menggunakan anggaran secara bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi celah bagi praktik penggelapan, penyimpangan, apalagi korupsi.

Menurut Dedie, DPA Kota Bogor bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas utama dalam menentukan arah pembangunan kota. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Perangkat Daerah Diminta Aktif Benahi Kota

Dedie meminta seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah ikut terlibat langsung dalam upaya membenahi Kota Bogor. Ia mendorong perbaikan lingkungan, peningkatan akses jalan dan transportasi, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Selain itu, Dedie mengajak jajaran Pemkot Bogor untuk menggali dan memaksimalkan berbagai potensi daerah, baik dari sektor ekonomi, pariwisata, hingga pelayanan publik. Ia menilai kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar program yang tertuang dalam DPA Kota Bogor dapat berjalan efektif.

Kepada para pimpinan perangkat daerah, Dedie menekankan pentingnya membenahi organisasi masing-masing. Ia ingin roda pemerintahan berjalan solid, tertib, dan mampu menciptakan suasana daerah yang kondusif.

“Pengendalian, monitoring, dan ketegasan dalam mengambil keputusan harus berjalan sesuai aturan,” ujar Dedie. Ia juga meminta para kepala perangkat daerah tidak ragu bertindak selama tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku.

Tegas Tolak Pungli dan Perizinan Berbelit

Dalam arahannya, Dedie menyoroti persoalan perencanaan pembangunan yang membutuhkan anggaran besar. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkot Bogor bekerja maksimal sejak awal tahun dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dedie menegaskan agar tidak ada lagi oknum yang mempersulit proses perizinan maupun layanan publik lainnya. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jangan ada lagi oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan maupun bidang lainnya,” tegasnya.

Melalui penyerahan DPA Kota Bogor 2026 ini, Dedie berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Sebagai penutup, Dedie menyampaikan pesan moral kepada warga Kota Bogor agar ikut berperan aktif menjaga komitmen bersama.

“Hayu urang sadayana milu ngajaga jeung ngawal palaksanaan DPA Kota Bogor ieu, sangkan pangwangunan kota bisa lumangsung jujur, beresih, jeung ngahasilkeun mangpaat keur balaréa.”

(KH)

  • Penulis: KangHasan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi keliling Indonesia-wartaloka

    Jokowi Siap Keliling Indonesia, Lampung, NTT dan Jawa Barat Masuk Agenda Awal

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Jokowi siap keliling Indonesia dalam waktu dekat. Lampung, NTT, dan Jawa Barat menjadi daerah pertama yang akan dikunjungi.

  • Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

    Rajin OTT, tapi Malas Antisipasi?

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Wartaloka, OPINI – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali terjadi dalam waktu yang berdekatan. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi di Jawa Tengah. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, KPK juga menjerat Bupati Pati Sudewo serta […]

  • Indikasi Korupsi di Tasikmalaya: Proyek PLUT Disorot

    Indikasi Korupsi di Tasikmalaya: Proyek PLUT Disorot

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Dugaan indikasi korupsi di Tasikmalaya kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, sorotan mengarah pada proyek revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya yang bernilai lebih dari Rp3,4 miliar. Proyek yang semestinya menjadi pusat penguatan layanan UMKM itu kini berada dalam pusaran kontroversi. Komunitas media dan konten kreator, SWAKKA […]

  • SWAKKA Dorong Sistem Peringatan Dini Antikorupsi di Tasikmalaya

    SWAKKA Dorong Sistem Peringatan Dini Antikorupsi di Tasikmalaya

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA) mendatangi Kejaksaan Negeri dan Inspektorat di Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/2/2026), dinilai sebagai upaya mendorong pencegahan korupsi sejak dini. Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah, agenda tersebut dipandang sebagai bentuk penguatan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis […]

  • sampah-dadaha-tasikmalaya-dlh-bersihkan

    Sampah Dadaha Dibersihkan Semalaman, DLH Tasikmalaya Siap Bergerak ke Cikurubuk

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 66
    • 0Komentar

    DLH Kota Tasikmalaya bekerja hingga malam membersihkan tumpukan sampah di TPS 3R Dadaha. Setelah tuntas, fokus bergeser ke Pasar Cikurubuk.

  • Bupati Tasikmalaya: ASN Tak Boleh Minta THR ke Masyarakat!

    Bupati Tasikmalaya: ASN Tak Boleh Minta THR ke Masyarakat!

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle KangHasan
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan larangan gratifikasi bagi aparatur sipil negara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Melalui surat edaran Bupati Tasikmalaya, seluruh ASN Kabupaten Tasikmalaya dilarang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat maupun pihak swasta. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan […]

expand_less