Dari Kendaraan Hingga PC, Entah Dimana Keberadaanya

wartaloka.com, KUPAS. Ketika publik mendengar ratusan aset pemerintah daerah tidak diketahui keberadaannya, bayangan yang muncul kerap berhenti pada kendaraan dinas lama. Namun data auditor negara menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Dari 351 unit aset Pemkot Sukabumi yang keberadaannya belum dapat diyakini, mayoritas justru berupa perangkat teknologi informasi yang menjadi alat kerja harian aparatur.

Perangkat tersebut mencakup laptop, notebook, PC, PC workstation, hingga tablet dari berbagai merek dan spesifikasi. Aset-aset ini tersebar di sejumlah perangkat daerah dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang masih aktif dalam daftar inventaris. Artinya, secara administrasi aset itu dianggap ada dan digunakan, meski saat pemeriksaan fisik dilakukan, keberadaannya tidak dapat ditunjukkan.

Komposisi ini mengubah sudut pandang atas persoalan yang muncul. Masalahnya bukan sekadar kendaraan operasional yang menua dan berpindah tangan seiring waktu, melainkan perangkat kerja utama ASN yang seharusnya melekat pada aktivitas pelayanan publik sehari-hari.

Perangkat TIK Mendominasi, Kendaraan Bukan Satu-satunya

Berdasarkan pengelompokan data auditor negara, perangkat TIK menjadi kelompok terbesar dari total 351 aset yang tidak diketahui keberadaannya. Laptop dan notebook mendominasi, disusul PC workstation—termasuk unit bernilai relatif tinggi—serta tablet seperti iPad dan perangkat sejenis. Sebagian besar tercatat dalam kondisi “baik”, meski fisiknya tidak dapat dibuktikan.

Kendaraan dinas tetap menjadi bagian dari temuan, terutama sepeda motor operasional yang banyak tercatat pada unit kerja tertentu. Namun secara jumlah, kendaraan bukan komponen mayoritas. Fakta ini penting karena memperluas makna risiko yang dihadapi pemerintah daerah. Kehilangan jejak perangkat TIK tidak hanya berdampak pada nilai aset, tetapi juga pada kontinuitas kerja, keamanan data, dan memori kelembagaan.

Yang tak kalah penting, rentang tahun perolehan aset menunjukkan variasi lebar. Ada perangkat yang dibeli satu dekade lalu, namun terdapat pula aset yang relatif baru, diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, anggapan bahwa ketidakjelasan keberadaan aset semata-mata disebabkan usia barang menjadi kurang relevan.

Cara perolehan aset juga beragam. Mayoritas berasal dari pengadaan, sebagian dari pembelian langsung, dan ada pula yang diperoleh melalui hibah. Apa pun cara perolehannya, statusnya tetap sama: aset publik yang wajib dicatat, diamankan, dan dipertanggungjawabkan.

Dampak dan Pertanyaan yang Mengemuka

Komposisi aset yang didominasi perangkat TIK membawa konsekuensi yang lebih luas. Perangkat-perangkat ini lazim digunakan untuk pengolahan data, penyusunan laporan, hingga perencanaan program. Ketika keberadaannya tidak dapat diyakini, fungsi pengendalian internal ikut dipertanyakan.

Data auditor negara mencatat bahwa kondisi ini berkontribusi pada belum optimalnya pemanfaatan data inventaris sebagai alat pengendalian aset. Dengan kata lain, daftar barang ada, nilainya tercatat, tetapi kepastian fisik dan penguasaan belum terjamin. Di titik ini, persoalan bergeser dari sekadar administrasi menuju tata kelola.

Publik pun wajar bertanya: bagaimana mekanisme serah-terima perangkat kerja di internal Pemkot Sukabumi? Bagaimana pengamanan saat terjadi mutasi pegawai, dan sejauh mana pengawasan melekat dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan untuk menuduh, melainkan untuk memastikan aset yang dibeli dengan uang rakyat benar-benar mendukung pelayanan publik.

Auditor negara telah merekomendasikan agar pemerintah daerah menelusuri dan melaporkan keberadaan seluruh aset yang belum dapat diyakini, sekaligus membenahi sistem pengendalian dan inventarisasi. Dengan komposisi aset yang didominasi perangkat kerja modern, upaya penelusuran itu diharapkan tidak berhenti pada pencarian fisik semata, tetapi juga pada pembenahan sistem agar kejadian serupa tidak berulang.

Berita ini menunjukkan satu hal: persoalan aset Pemkot Sukabumi bukan cerita lama tentang motor tua, melainkan cerminan tantangan tata kelola di era kerja digital. Dan di sanalah, pekerjaan rumah sesungguhnya menanti untuk diselesaikan. (AR)