SWAKKA Dideklarasikan, Babak Baru Hubungan Media dan Pemerintah di Priangan Timur

Wartaloka, BERITA TASIKMALAYA — Deklarasi SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif) di Grand Metro Hotel Tasikmalaya, Kamis (12/2/2026), menjadi penanda babak baru dalam membangun sinergi media dengan pemerintah di wilayah Priangan Timur.

Forum yang dihadiri unsur pemerintah daerah, legislatif, penegak hukum, serta tokoh masyarakat itu tidak sekadar seremoni pembentukan komunitas. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan strategis antara media lokal dan pemangku kebijakan dalam satu forum terbuka.

Sejak pagi, pejabat dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis mulai berdatangan. Wartawan dan pengelola media yang tergabung dalam SWAKKA berbaur dalam suasana formal namun komunikatif.

Momentum ini dipandang sebagai langkah konsolidasi yang dapat memperkuat hubungan media dan pemerintah dalam koridor profesionalisme dan etika jurnalistik.

Ruang Kolaborasi, Bukan Sekadar Seremoni

Ketua Presidium SWAKKA, Ahmad Mukhlis, menyampaikan bahwa forum ini dibangun atas kesadaran bahwa hubungan media dan pemerintah tidak bisa hanya berjalan formalitas.

Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus mitra penyampai informasi publik. Karena itu, pola hubungan yang dibangun harus sehat dan konstruktif.

SWAKKA saat ini melibatkan 13 media dalam presidium serta 6 media mitra. Secara digital, media anggota mencatat lebih dari 9 juta impresi Google per bulan, dengan estimasi 207 ribu pembaca aktif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa media lokal Tasikmalaya dan sekitarnya memiliki daya jangkau signifikan dalam membentuk opini dan menyampaikan informasi pembangunan.

Dalam konteks itu, sinergi media dengan pemerintah menjadi kebutuhan bersama agar informasi publik tersampaikan secara akurat, proporsional, dan tidak menimbulkan distorsi.

Dukungan Pemerintah dan Lintas Sektor

Deklarasi SWAKKA mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis hadir langsung melalui kepala dinasnya. Sementara Kominfo Kota Tasikmalaya diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Selain itu, hadir pula perwakilan DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Ciamis.

Dari unsur penegak hukum, Wakapolres Ciamis dan perwakilan tiga Kejaksaan Negeri di Tasikmalaya dan Ciamis turut menghadiri kegiatan tersebut.

Kehadiran lintas sektor ini memperlihatkan bahwa upaya membangun hubungan media dan pemerintah mendapat perhatian serius. Kominfo sebagai perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik dinilai memiliki peran sentral dalam menjembatani keterbukaan informasi.

Sinergi yang dibangun diharapkan mampu menciptakan pola komunikasi dua arah: pemerintah terbuka terhadap kritik dan klarifikasi, sementara media menjaga akurasi serta etika pemberitaan.

Profesionalisme dan Advokasi Jurnalistik

SWAKKA juga merancang sejumlah program untuk memastikan kemitraan berjalan produktif. Di antaranya Media Insight Forum, Support Exchange, Collaborative Publishing Project, serta Journalistic Advocacy Support.

Program advokasi jurnalistik menjadi salah satu poin penting, karena memberikan perlindungan hukum terhadap kerja wartawan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga independensi media sekaligus memastikan hubungan dengan pemerintah tetap berada dalam koridor regulasi.

Dalam tausyiahnya, penasihat SWAKKA KH Miftah Fauzi menegaskan bahwa media yang tergabung telah memiliki legalitas formal yang jelas.

Ia mengingatkan bahwa media harus tetap kritis, namun menjunjung tinggi etika dan komunikasi yang baik dengan lembaga pemerintah.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara profesional justru menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menuju Pola Hubungan yang Lebih Sehat

Deklarasi SWAKKA menandai upaya membangun pola baru dalam hubungan media dan pemerintah di Priangan Timur. Bukan relasi sepihak, melainkan kemitraan strategis yang saling menghormati peran masing-masing.

Di tengah dinamika digital dan derasnya arus informasi, kolaborasi yang sehat menjadi kunci menjaga kualitas ruang publik.

Melalui forum ini, sinergi media dengan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan deklaratif, tetapi berkembang menjadi komunikasi rutin, kolaborasi program literasi informasi, serta penguatan transparansi kebijakan.

Babak baru ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi media lokal dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun ekosistem informasi yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (KH)