Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan M Farhan: Kota Bandung di Persimpangan Arah

Wartaloka, BERITA BANDUNG – Memasuki era 1 tahun kepemimpinan M Farhan sebagai Walikota Bandung, publik mulai menakar capaian dan arah pembangunan Kota Bandung. Harapan masyarakat terhadap kepemimpinan definitif memang cukup besar. Sejak 14 April 2023, Kota Bandung sempat dipimpin penjabat wali kota, sebelum akhirnya Muhammad Farhan resmi dilantik pada 10 Februari 2025 sebagai Wali Kota Bandung definitif.

Momentum satu tahun ini menjadi fase penting untuk melihat apakah berbagai persoalan klasik Kota Bandung sudah menemukan solusi konkret atau masih berada dalam tahap wacana.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung sekaligus Sekretaris Umum PKS Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menilai Kota Bandung saat ini masih berada di persimpangan jalan dalam menyelesaikan persoalan mendasar. Berdasarkan survei internal yang dilakukan, tiga isu utama masih mendominasi persepsi publik: sampah, kemacetan, dan lapangan kerja.

Krisis Sampah: Tantangan Hulu hingga Hilir

Isu sampah masih menjadi persoalan paling krusial dalam 1 tahun kepemimpinan M Farhan. Kota Bandung sendiri menghasilkan ratusan ton sampah setiap hari. Data pemerintah sebelumnya menunjukkan produksi sampah harian Kota Bandung bisa mencapai lebih dari 1.500 ton per hari pada kondisi normal, tergantung aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.

Persoalan ini semakin kompleks pasca pembatasan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut memang bertujuan menjaga standar lingkungan, namun di sisi lain menuntut pemerintah kota untuk menghadirkan inovasi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Pemkot Bandung telah mengangkat 1.546 petugas pengolah sampah berbasis kewilayahan. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan dari tingkat kelurahan. Namun, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan publik. Tanpa pengurangan sampah dari sumbernya—rumah tangga, pasar, dan sektor komersial—beban hilir akan terus menumpuk.

Pendekatan pentahelix menjadi salah satu solusi rasional. Kota Bandung memiliki banyak perguruan tinggi besar seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Katolik Parahyangan. Keterlibatan akademisi dalam riset teknologi pengolahan sampah, penguatan bank sampah, hingga edukasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi jangka panjang yang terukur.

Tanpa lompatan inovasi, isu sampah berpotensi terus menjadi “top of mind” masyarakat dalam evaluasi 1 tahun kepemimpinan M Farhan.

Kemacetan Bandung: Masih dalam Daftar Kota Termacet

Selain sampah, kemacetan menjadi sorotan serius. Sejumlah laporan lembaga pemantau lalu lintas global dalam beberapa tahun terakhir menempatkan Kota Bandung dalam daftar kota dengan tingkat kemacetan tinggi di Asia Tenggara. Tingginya mobilitas warga, pertumbuhan kendaraan pribadi, serta lonjakan wisatawan setiap akhir pekan memperparah situasi.

Hingga kini, publik menilai belum terlihat kebijakan terobosan signifikan yang benar-benar mampu mengurai kepadatan lalu lintas secara sistemik. Upaya rekayasa lalu lintas dan pembatasan kendaraan bersifat situasional, belum menyentuh reformasi transportasi publik secara menyeluruh.

Padahal, solusi jangka panjang memerlukan integrasi angkutan umum, optimalisasi jalur sepeda, penguatan transportasi massal, serta digitalisasi manajemen lalu lintas berbasis data. Jika tidak, kemacetan akan terus menggerus produktivitas dan kualitas hidup warga.

Pengangguran dan Daya Beli: Tantangan Ekonomi Kota Jasa

Dalam konteks ketenagakerjaan, angka pengangguran di Kota Bandung disebut masih berada di kisaran 96 ribu orang. Sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata, Bandung memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

APBD Kota Bandung tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp7,4 triliun menunjukkan kapasitas fiskal yang relatif kuat. Dengan anggaran sebesar itu, publik berharap percepatan program padat karya, inkubasi UMKM, dan penciptaan ekosistem industri kreatif dapat lebih terasa dampaknya.

Evaluasi 1 tahun kepemimpinan M Farhan di sektor ekonomi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana program mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan warga secara konkret, bukan sekadar pertumbuhan statistik.

Apresiasi dan Catatan: Mencari “Signature Program”

Di tengah berbagai kritik, terdapat pula langkah yang diapresiasi, salah satunya program Siskamling Bencana yang melibatkan pemantauan langsung ke 151 kelurahan untuk menyerap aspirasi dan memetakan wilayah rawan.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan partisipatif dan responsif terhadap isu kebencanaan yang memang relevan bagi Kota Bandung. Namun, sebagian kalangan menilai hingga genap 1 tahun kepemimpinan M Farhan, belum terlihat “signature program” yang menjadi pembeda kuat dibanding periode wali kota sebelumnya.

Signature program penting bukan hanya sebagai identitas politik, tetapi juga sebagai arah pembangunan jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.

Masa Depan Bandung: Kolaborasi atau Stagnasi?

Evaluasi 1 tahun kepemimpinan M Farhan pada akhirnya bukan sekadar soal kritik, melainkan momentum refleksi. Kota Bandung membutuhkan kolaborasi multipihak—pemerintah, DPRD, akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Persoalan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Kemacetan membutuhkan perubahan perilaku dan sistem transportasi. Pengangguran memerlukan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Satu tahun adalah fase awal. Namun, arah kebijakan yang tegas dan terukur akan menentukan apakah Bandung bergerak maju atau tetap berkutat pada persoalan yang sama.

Kini publik menunggu: akankah tahun kedua menjadi fase percepatan nyata dalam 1 tahun kepemimpinan M Farhan yang berlanjut, atau justru menjadi catatan evaluasi yang berulang? (KH)